Pelitadata.com – Pada Senin, 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun kepada Kementerian Keuangan. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kejagung, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar sebagian dari dana hasil sitaan tersebut dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memajukan Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa dengan dana tersebut, negara dapat memperkuat pendidikan tinggi dan memberi peluang bagi generasi muda yang berpotensi, tanpa terkendala masalah ekonomi. Menurutnya, LPDP adalah salah satu program yang sangat penting dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Respon Menteri Keuangan
Menanggapi instruksi Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan alokasi sebagian dana hasil sitaan untuk memperkuat LPDP. Meskipun belum ada angka pasti yang dapat disampaikan, Purbaya mengungkapkan bahwa kemungkinan penambahan anggaran ini akan dilakukan pada tahun depan. Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalihkan hasil dari tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan.
Rekap Kasus Korupsi CPO
Kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan sejumlah perusahaan besar ini telah menarik perhatian publik, karena menyangkut kerugian negara yang sangat besar. Sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara, sejumlah grup perusahaan besar, seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, telah menyerahkan dana sebagai pengganti kerugian negara. Dari jumlah total Rp13,2 triliun yang diserahkan, sebagian besar dana ini berasal dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Langkah pengalihan dana hasil sitaan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan hasilnya digunakan untuk kepentingan bangsa. Dengan alokasi dana untuk LPDP, diharapkan semakin banyak anak-anak bangsa yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mereka dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia.
Pemerintah berharap dengan adanya tambahan dana untuk LPDP, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus meningkat, dan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.
